Pemerintah resmi menerapkan sistem baru pendataan bantuan sosial pada tahun 2026 dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penerima bansos.
Melalui kebijakan terbaru ini, masyarakat dapat mengecek status bantuan sosial cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP melalui ponsel secara online.
Perubahan sistem tersebut dilakukan setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 Februari 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kini tidak lagi menjadi basis utama penyaluran bantuan sosial.
“DTSEN akan menjadi rujukan utama semua program sosial dan ekonomi ke depan,” kata Gus Ipul.
DTSEN Jadi Sistem Baru Penyaluran Bansos 2026
Pemerintah mulai mengintegrasikan DTSEN sebagai dasar utama penyaluran berbagai program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Melalui sistem ini, data masyarakat akan diperbarui secara berkala sehingga penerima bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi terbaru.
Selain itu, integrasi data nasional juga dilakukan untuk mengurangi kesalahan penerima bansos maupun data ganda.
Cara Cek Bansos 2026
Masyarakat dapat melakukan pengecekan status bansos secara mandiri melalui situs resmi Kemensos.
Berikut langkah-langkahnya:
- Buka situs resmi cek bansos Kemensos
- Pilih wilayah sesuai alamat KTP
- Masukkan nama lengkap sesuai identitas
- Isi NIK 16 digit pada KTP
- Ketik kode captcha yang tersedia
- Klik tombol “Cari Data”
Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan status penerima bantuan sosial.
Pembaruan Data Penerima Bansos Dipercepat
Kementerian Sosial juga mempercepat proses pembaruan data penerima bansos agar pencairan bantuan berjalan lebih cepat dan akurat.
“Biasanya data itu kita terima tanggal 20 setiap triwulan. Sekarang dimajukan menjadi tanggal 10,” ujar Gus Ipul.
Dengan percepatan tersebut, pemerintah berharap penyaluran bansos dapat lebih optimal dan tepat sasaran.
Pemerintah mengimbau masyarakat segera memperbarui data kependudukan maupun kondisi ekonomi apabila terjadi perubahan.
Langkah tersebut penting agar proses verifikasi bantuan sosial tidak mengalami kendala saat pencairan dilakukan.
