Pemerintah kembali melanjutkan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2026. Untuk mempermudah masyarakat, Kementerian Sosial menyediakan layanan pengecekan bansos secara online yang dapat diakses langsung menggunakan ponsel.
Dengan adanya layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor desa atau kelurahan hanya untuk memastikan status bantuan. Cukup menggunakan HP dan koneksi internet, proses pengecekan bisa dilakukan dari rumah.
Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), layanan ini tentu sangat membantu karena lebih hemat waktu dan mudah digunakan kapan saja.
Cara Cek Bansos PKH Lewat Website Resmi
Salah satu cara yang paling sering digunakan masyarakat adalah melalui situs resmi pengecekan bansos milik Kemensos.
Berikut langkah-langkahnya:
- Buka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di HP.
- Masukkan nomor NIK sesuai KTP.
- Isi kode captcha yang tampil di layar.
- Klik tombol pencarian data.
- Tunggu beberapa saat hingga sistem memproses data.
Apabila data terdaftar sebagai penerima bantuan, informasi status bansos akan langsung muncul di layar ponsel.
Cara Cek PKH Menggunakan Aplikasi Cek Bansos
Selain lewat website, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos yang tersedia di Play Store.
Berikut caranya:
- Download aplikasi Cek Bansos.
- Buka aplikasi setelah selesai dipasang.
- Daftarkan akun baru jika belum memiliki akun.
- Login menggunakan akun yang sudah dibuat.
- Pilih menu “Cek Bansos”.
- Masukkan nomor NIK KTP.
- Ketik ulang kode keamanan yang tersedia.
- Tekan tombol “Cari Data”.
- Tunggu hingga hasil pencarian muncul.
Jika proses berhasil, aplikasi akan menampilkan informasi penerima bantuan sosial PKH.
Syarat Penerima Bansos PKH 2026
Program PKH diberikan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan dari pemerintah. Karena itu, tidak semua warga bisa menerima bantuan ini.
Beberapa syarat penerima bansos PKH antara lain:
- Warga Negara Indonesia (WNI).
- Termasuk keluarga yang membutuhkan bantuan sosial.
- Terdaftar dalam data pemerintah daerah setempat.
- Bukan ASN, TNI, maupun Polri.
- Bukan pensiunan pegawai pemerintah.
- Tidak sedang menerima bantuan lain yang sejenis.
- Namanya tercatat di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Masyarakat yang memenuhi syarat tersebut nantinya akan melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH.
Kesimpulan
Masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan layanan resmi dari Kemensos agar terhindar dari informasi palsu maupun penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial.
