Pemerintah resmi mengubah sistem pendataan bantuan sosial pada tahun 2026 dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penerima bansos.
Melalui sistem baru ini, masyarakat kini dapat mengecek status bantuan sosial hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP melalui ponsel.
Perubahan tersebut dilakukan setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 Februari 2025.
Dilansir dari Kompas.tv, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa DTKS kini tidak lagi menjadi acuan utama penyaluran bantuan sosial.
“DTSEN akan menjadi rujukan utama semua program sosial dan ekonomi ke depan,” kata Gus Ipul.
DTSEN Jadi Basis Baru Penyaluran Bansos
Pemerintah mulai menggunakan DTSEN untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.
Melalui sistem ini, data masyarakat akan diperbarui secara berkala sehingga penerima bansos dapat lebih sesuai dengan kondisi ekonomi terbaru.
Selain itu, integrasi data juga dilakukan untuk meminimalkan kesalahan penerima bantuan.
Cara Cek Bansos Pakai KTP Lewat HP
Masyarakat dapat melakukan pengecekan bansos secara online melalui situs resmi Kemensos.
Berikut langkah-langkahnya:
- Buka situs resmi cek bansos Kemensos
- Pilih wilayah sesuai alamat KTP
- Masukkan nama lengkap sesuai identitas
- Isi NIK 16 digit pada KTP
- Ketik kode captcha yang tersedia
- Klik tombol “Cari Data”
Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan status penerima bantuan sosial.
Jenis Bansos yang Bisa Dicek
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengetahui status berbagai program bantuan sosial, seperti:
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Bantuan sembako
- Bantuan sosial reguler lainnya
Selain status penerima, sistem juga menampilkan kategori bantuan yang diterima masyarakat.
Pembaruan Data Bansos Dipercepat
Kemensos juga mempercepat proses pembaruan data penerima bansos agar penyaluran lebih tepat sasaran.
“Biasanya data itu kita terima tanggal 20 setiap triwulan. Sekarang dimajukan menjadi tanggal 10,” ujar Gus Ipul.
Dengan percepatan tersebut, pemerintah berharap proses pencairan bansos dapat berjalan lebih cepat dan akurat.
Pemerintah mengimbau masyarakat segera memperbarui data kependudukan maupun kondisi ekonomi jika terjadi perubahan.
Hal tersebut penting agar proses verifikasi bansos tidak mengalami kendala saat pencairan bantuan dilakukan.
