Penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT tahap 1 2026 sangat dinantikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).<\/p>\n
Kabar baiknya, Kementerian Sosial memastikan bahwa bansos reguler, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), akan mulai disalurkan pada Februari 2026.<\/p>\n
Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta, Jumat (23\/1), menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan penyaluran bantuan untuk sekitar 18 juta KPM di seluruh Indonesia.<\/p>\n
\u201cBansos reguler tahap pertama ini rencananya mulai disalurkan Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk di dalamnya PKH dan bantuan sembako,\u201d ujarnya dikutip dari Antaranews.<\/p>\n
BPNT 2026 akan diberikan sebesar Rp200.000 per bulan per KPM, dan pencairannya dilakukan per triwulan. Dengan demikian, total bantuan untuk periode Januari\u2013Maret mencapai Rp600.000.<\/p>\n
Sementara itu, besaran PKH berbeda-beda, disesuaikan dengan kategori penerima, antara lain anak sekolah, lansia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak usia dini, dengan nominal Rp225.000\u2013Rp750.000 per tahap.<\/p>\n
Mekanisme penyaluran masih dilakukan melalui dua jalur, yaitu perbankan milik pemerintah (Himbara) dan PT Pos Indonesia.<\/p>\n
Namun, bagi KPM pemegang KKS yang saldo kartunya masih kosong, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.<\/p>\n
Salah satu penyebab bansos belum atau tidak tersalurkan adalah jika status KKS tertera \u201cexclude\u201d. Artinya, bansos tidak bisa dicairkan hingga status diperbaiki atau diverifikasi ulang.<\/p>\n
Jika status bansos kamu termasuk salah satu di atas, jangan khawatir. Masih ada cara untuk mengembalikan status aktif sebagai penerima bantuan.<\/p>\n
Langkahnya adalah mendatangi Dinas Sosial setempat. Bawa Kartu Keluarga (KK), KTP, Buku Tabungan, dan KKS.
\nDi sana, operator akan membantu mereaktivasi atau memperbarui data, sehingga status penerimaan bansos bisa dikaji ulang dan kembali aktif.<\/p>\n