Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berawal dari setelah runtuhnya era Orde Baru bersamaan dengan lengsernya Soeharto dari posisi presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai politik yang memiliki hubungan erat dengan PBNU.

Pada waktu itu, PBNU menerima banyak usulan dari warga Nahdliyin di berbagai wilayah Indonesia yang menginginkan pembentukan badan atau partai politik untuk menyalurkan aspirasi mereka di seluruh negara. Muncul banyak aspirasi yang menimbulkan konflik. Ada 39 nama partai politik yang diusulkan, termasuk visi misi, rumusan AD/ART, dan calon pengurus parpol NU. PBNU mengakomodasi usulan-usulan tersebut, namun juga berhati-hati karena NU sebelumnya tidak terkait dengan partai politik berdasarkan keputusan Muktamar NU 1984.

Ketidakpuasan warga Nahdliyin terhadap sikap PBNU menghasilkan deklarasi beberapa partai politik berbasis NU, seperti Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat di Cirebon. Pada tanggal 3 Juni 1998, PBNU mengadakan rapat dan membentuk Tim Lima yang dipimpin oleh K.H. Ma’ruf Amin untuk memenuhi aspirasi masyarakat Nahdliyin. Tim Asistensi juga terbentuk untuk membantu dalam menampung dan menginventarisasi usulan-usulan pembentukan partai politik baru dari kaum Nahdliyin.

Pada tanggal 23 Juni 1998, PKB terbentuk sebagai wadah aspirasi warga NU. Pendirian PKB dilakukan di kediaman Gus Dur, Ketua Umum PBNU, dengan kehadiran beberapa tokoh NU seperti KH Ilyas Rukhiat, KH Mustofa Bisri, KH Munasir Ali, dan KH Muchit Muzadi. Matori Abdul Djalil terpilih sebagai Ketua Umum PKB.

PKB ikut serta dalam pemilu tahun 1999 bersaing dengan 49 peserta lainnya. Partai ini berhasil memperoleh 13.321.837 suara atau 12,62% dan 51 kursi di DPR, menjadi prestasi yang mengagumkan sebagai partai politik pendatang baru. PKB mampu bersaing dengan partai politik yang telah lama berdiri seperti PDIP dan Partai Golkar. PKB juga berhasil mengungguli Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang lebih tua, menempati peringkat ke-4. Keberhasilan PKB ini tak lepas dari pengaruh dan penghormatan masyarakat terhadap sosok Gus Dur, terutama di kalangan Nahdliyin.

Pada pemilu tahun 2004, PKB mengalami penurunan suara dengan 11.989.564 suara atau 10,56% dan 52 kursi di DPR. Pada pemilu 2009 di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, PKB mengalami penurunan suara signifikan dengan hanya 5.149.122 suara atau 4,94% dan 27 kursi, hampir separuh dari hasil pemilu 2004.

Namun, PKB bangkit pada pemilu 2014 dengan suara memuaskan, yaitu 11.298.957 suara atau 9,04% dan 47 kursi di DPR. Pada pemilu 2019, PKB menempatkan KH. Ma’ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden dan berhasil memenangkan Pilpres 2019. PKB meraih 13.570.097 suara atau 9,69% serta 58 kursi di DPR. PKB mengalami peningkatan suara dari pemilu sebelumnya.

Visi Partai Kebangkitan Bangsa

1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual, dan;

3. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakku karimah.

Misi Partai Kebangkitan Bangsa

1. Dalam bidang ekonomi adalah menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.

2. Dalam bidang hukum, berusaha menegakkan negara hukum yang mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial.

3. Dalam bidang sosial budaya, membangun budaya maju dan modern dengan memelihara jati diri bangsa untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
   
   
   
   

4. Dalam bidang pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional, dan kritis terhadap lingkungan sosial. Mengusahakan sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah, dan berkesinambungan.

5. Dalam bidang pertahanan, membangun kesadaran warga negara untuk turut serta dalam pertahanan negara. Mendorong swabela masyarakat terhadap perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik dari individu maupun institusi dalam masyarakat.