Bansos PKH Bisa Dialihkan ke Keluarga Lain? Ini Fakta dan Prosedurnya
Bansos PKH Bisa Dialihkan ke Keluarga Lain? Ini Fakta dan Prosedurnya. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu jenis dukungan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Namun, apa yang terjadi jika penerima bantuan tidak mampu lagi menerima atau mengatur bantuan yang diberikan?
Apakah bantuan sosial PKH dapat dipindahkan ke keluarga lain?
Mari kita lihat faktanya!
Tidak Boleh Dipindahkan Sembarangan
Pemerintah melalui Kementerian Sosial menekankan bahwa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak boleh dipindahkan begitu saja kepada orang lain.
Setiap bantuan terikat pada data pribadi penerima yang telah diverifikasi dan terdaftar dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dengan demikian, bantuan PKH adalah bersifat pribadi dan hanya dapat diakses oleh penerima yang telah terdaftar secara resmi sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bisa Diberikan Kuasa, Tetapi Harus Mengikuti Prosedur
Walaupun tidak dapat segera dialihkan kepada orang lain, terdapat proses resmi yang memungkinkan bantuan dikeluarkan oleh pihak lain mewakili KPM. Ini berlaku jika:
-
Penerima adalah orang tua.
-
Penerima mengidap penyakit berkepanjangan.
-
Penerima mengalami keterbatasan fisik atau masalah mental.
Dalam situasi tersebut, keluarga atau sanak saudara bisa menjadi penerima kuasa dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
Prosedur Pengalihan Kuasa Bansos PKH:
-
Hubungi Petugas Pendamping Sosial
KPM atau keluarganya perlu melaporkan kepada pendamping PKH atau petugas Dinas Sosial di tingkat desa atau kecamatan.
-
Buat Surat Kuasa Resmi
Dokumen ini harus mencantumkan informasi identitas pemberi dan penerima kuasa, alasan pengalihan kuasa, dan ditandatangani oleh kedua pihak.
-
Legalisasi di Instansi Pemerintah Lokal
Surat kuasa perlu disahkan oleh kantor kelurahan atau desa agar menjadi dokumen yang sah.
-
Verifikasi di Lapangan
Petugas akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran kondisi KPM yang memberikan kuasa.
-
Perubahan/Pencatatan Data dalam Sistem Penyaluran
Jika disetujui, penerima kuasa dapat mencairkan bantuan sosial atas nama KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Risiko Jika Dialihkan Tanpa Prosedur
Mengalihkan bantuan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dapat dianggap sebagai pelanggaran.
Beberapa risiko yang mungkin muncul antara lain adalah bantuan tersebut dianggap tidak sah dan berpeluang untuk diblokir, status sebagai KPM dapat dicabut, dan penerima atau pihak yang melakukan pengalihan dapat dikenai sanksi hukum jika ada indikasi penipuan.
Oleh sebab itu, setiap pengalihan bantuan harus dilakukan melalui jalur resmi yang disertai dengan surat kuasa dan didampingi oleh petugas yang berwenang.
Jadi, bisa disimpulkan bahawa secara umum, bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tidak dapat dengan bebas dipindahkan kepada orang lain karena terikat pada data resmi penerima manfaat.
Namun, dalam situasi tertentu seperti sakit, lansia, atau keterbatasan fisik, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diizinkan untuk mendelegasikan wewenang kepada orang lain untuk mencairkan bantuan, dengan syarat mengikuti prosedur resmi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mentransfer bantuan tanpa izin atau data yang sah sangat tidak dianjurkan, karena bisa berakibat pada pencabutan hak sebagai penerima serta menimbulkan masalah hukum.
