Kenapa DTSEN Mandiri Sering Ditolak? Ini Sebabnya
Banyak warga yang mencoba mendaftar DTSEN Mandiri mengeluhkan pengajuan mereka sering ditolak.
Padahal, program ini dirancang pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mengakses layanan sosial secara digital.
Berdasarkan informasi terbaru, penolakan tersebut umumnya terjadi karena kesalahan data, dokumen yang tidak lengkap, serta verifikasi yang gagal dilakukan sistem.
Dilansir dari sumber Poskota Jumat (28/2/2025), Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa sistem DTSEN Mandiri terhubung langsung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Karena itu, data yang tidak sesuai atau ganda otomatis ditolak oleh sistem.
Penyebab DTSEN Mandiri Sering Ditolak
Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan pendaftaran DTSEN Mandiri ditolak, di antaranya:
- Data tidak sesuai KTP atau KK
Banyak pendaftar memasukkan data yang berbeda dengan dokumen resmi. Perbedaan nama, NIK, atau alamat dapat membuat sistem menolak pendaftaran. - Dokumen tidak lengkap
Pendaftar sering lupa mengunggah dokumen pendukung seperti foto KTP dan KK. Akibatnya, verifikasi tidak bisa diproses lebih lanjut. - Verifikasi sistem gagal
Jika data tidak sinkron dengan DTKS atau ada indikasi ganda, sistem otomatis menolak pengajuan. - Tidak memenuhi kriteria penerima
Program DTSEN Mandiri ditujukan untuk keluarga miskin atau rentan miskin. Warga yang tidak masuk kategori ini biasanya langsung ditolak.
Tips Agar Pendaftaran DTSEN Mandiri Tidak Ditolak
Agar pengajuan diterima, masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal berikut:
- Pastikan data diri sesuai dengan KTP dan KK.
- Periksa kembali NIK dan alamat sebelum mengajukan pendaftaran.
- Unggah semua dokumen pendukung yang diminta sistem.
- Pastikan nama sudah masuk dalam DTKS di kelurahan atau desa setempat.
- Jika pernah ditolak, lakukan perbaikan data terlebih dahulu sebelum mendaftar ulang.
Komitmen Pemerintah
Kemensos menjelaskan bahwa penolakan dalam DTSEN Mandiri bukan berarti masyarakat tidak bisa mendapatkan bantuan.
Masyarakat tetap bisa melakukan perbaikan data di tingkat desa/kelurahan atau mengajukan kembali melalui aplikasi setelah memperbarui informasi kependudukan.
Dengan sistem ini, pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penerima ganda.
