Masih Banyak Keluhan! Ini Daftar Kendala Pencairan Bansos yang Terjadi di Lapangan
Meski pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) secara rutin, ternyata masih banyak warga yang mengeluhkan proses pencairan yang belum berjalan lancar.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menghadapi kendala mulai dari keterlambatan dana masuk, masalah data penerima, hingga kartu yang tidak aktif di mesin ATM.
Keluhan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa penyaluran bansos di beberapa wilayah masih memerlukan perbaikan, baik dari sisi teknis, sistem data, maupun komunikasi antarinstansi.
Pemerintah melalui Dinas Sosial menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap laporan agar penyaluran bansos dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Jenis Bantuan yang Masih Alami Kendala
Beberapa program bantuan sosial yang masih menghadapi kendala di lapangan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Beras 10 kg.
Program-program ini disalurkan melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN) dan Kantor Pos, dengan sistem digitalisasi yang terus disempurnakan oleh pemerintah.
Namun, meski teknologi telah diterapkan, masalah klasik seperti data penerima tidak sinkron, keterlambatan transfer dana, dan akses wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama dalam distribusi bansos.
Daftar Kendala yang Sering Terjadi di Lapangan
Berdasarkan hasil pemantauan pendamping sosial dan laporan masyarakat, berikut adalah sejumlah kendala utama yang sering muncul selama proses pencairan:
- Kartu KKS tidak bisa digunakan. Banyak KPM mengeluh karena kartu mereka rusak, belum diaktivasi, atau tidak terbaca di mesin ATM maupun e-warong.
- Nama penerima hilang dari sistem. Sebagian warga yang sebelumnya aktif sebagai penerima tiba-tiba tidak muncul dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) karena belum diperbarui.
- Saldo belum masuk ke rekening. Meskipun jadwal pencairan diumumkan, dana belum masuk akibat keterlambatan proses administrasi perbankan.
- Gangguan teknis di e-warong. Beberapa e-warong mengalami kendala sistem, stok habis, atau jaringan error saat transaksi dilakukan.
- Minimnya sosialisasi di lapangan. Kurangnya informasi menyebabkan warga tidak mengetahui jadwal pasti pencairan atau tempat pengambilan bantuan.
- Data ganda atau tidak sesuai. Ditemukan kasus di mana satu keluarga tercatat lebih dari satu kali, sementara keluarga lain justru belum terdaftar meski memenuhi syarat.
- Kurangnya koordinasi antarinstansi. Komunikasi antara pihak kelurahan, pendamping sosial, dan bank penyalur belum sepenuhnya berjalan efektif.
Upaya Pemerintah Menangani Kendala
Untuk menanggapi keluhan tersebut, Dinas Sosial bersama pendamping sosial lapangan melakukan verifikasi ulang dan pemutakhiran data penerima.
Pemerintah juga menggandeng pihak bank dan Kementerian Sosial agar proses penyaluran bantuan berjalan lebih efisien dan bebas kesalahan teknis.
Petugas di lapangan kini aktif membantu warga memperbaiki data, mengganti kartu KKS yang rusak, dan memastikan saldo bantuan benar-benar masuk ke rekening penerima.
Selain itu, pemerintah mulai memperluas layanan digital agar warga dapat mengecek status bantuannya secara mandiri melalui situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id.
Kementerian Sosial juga menekankan pentingnya peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penentuan penerima bantuan agar program bansos semakin akurat dan berkeadilan.
Warga Didorong Aktif Melapor dan Memverifikasi Data
Pemerintah mendorong masyarakat untuk tidak hanya menunggu, tetapi juga aktif melaporkan kendala yang mereka alami.
Warga dapat datang langsung ke kelurahan, kantor Dinas Sosial, atau pendamping PKH untuk memperbarui data keluarga dan memastikan status penerimaan.
Langkah aktif dari masyarakat akan mempercepat proses perbaikan dan meminimalisir potensi kesalahan dalam penyaluran di masa mendatang.
Dengan kolaborasi antara warga dan pemerintah, program bantuan sosial diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Kendala dalam pencairan bansos menjadi pengingat bahwa sistem bantuan sosial masih membutuhkan perbaikan menyeluruh.
Pemerintah terus memperkuat mekanisme digitalisasi, memperbarui data DTSEN, dan meningkatkan transparansi agar setiap bantuan sampai ke tangan warga yang benar-benar membutuhkan.
Warga diimbau untuk selalu memantau informasi resmi, tidak percaya pada kabar hoaks, dan segera melapor bila mengalami masalah.
Dengan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, penyaluran bansos dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat.
Sumber: https://www.kompas.id/artikel/penyaluran-bansos-masih-parsial-persoalan-data-jadi-kendala
