• Home
  • Informasi
  • Artikel
  • Berita
  • Kesehatan
  • Informasi
  • Opini
  • Istilah Hukum
  • Politik
Info Hukum
  • Home
  • Informasi
  • Artikel
  • Berita
  • Kesehatan
  • Informasi
  • Opini
  • Istilah Hukum
  • Politik
No Result
View All Result
  • Home
  • Informasi
  • Artikel
  • Berita
  • Kesehatan
  • Informasi
  • Opini
  • Istilah Hukum
  • Politik
No Result
View All Result
Info Hukum
No Result
View All Result

Gaji PPPK 2026 Resmi Naik 6–7 Persen, Ini Update Terbaru Sesuai Peraturan Pemerintah

BN by BN
January 16, 2026
in Informasi
0
Gaji PPPK 2026 Resmi Naik 6–7 Persen, Ini Update Terbaru Sesuai Peraturan Pemerintah

Contents

  • Gaji PPPK 2026 Resmi Naik 6–7 Persen, Ini Update Terbaru Sesuai Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Resmi Gaji PPPK
  • Update Gaji PPPK 2026

Gaji PPPK 2026 Resmi Naik 6–7 Persen, Ini Update Terbaru Sesuai Peraturan Pemerintah

Perhatian masyarakat terhadap gaji PPPK meningkat sejalan dengan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah mengenai besaran upah.

Para pegawai pemerintah menunggu kabar resmi agar rencana keuangan dan kebutuhan sehari-hari mereka bisa terpenuhi.

Banyak pihak yang berharap, kenaikan gaji PPPK akan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi tenaga kontrak pemerintah.

Aturan mengenai gaji PPPK telah diatur dalam Keputusan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam menentukan upah pegawai.

Dengan adanya regulasi yang jelas, setiap PPPK dapat memahami hak dan kewajiban mereka terkait kompensasi finansial dan tunjangan tambahan yang ada.

Di samping itu, gaji PPPK paruh waktu juga telah disesuaikan sesuai dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP).

Penyesuaian ini menunjukkan usaha pemerintah dalam menciptakan keadilan bagi pegawai di berbagai daerah. Proses pengaturan gaji bertujuan untuk menjamin setiap tenaga kontrak mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan standar daerah masing-masing.

Dengan adanya kebijakan terbaru ini, diharapkan profesionalisme PPPK meningkat dan layanan publik akan menjadi lebih efisien.



Peraturan Resmi Gaji PPPK

Jumlah kompensasi finansial untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja paruh waktu telah ditentukan resmi melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2025.

Regulasi ini berfungsi sebagai panduan utama bagi semua instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menetapkan angka remunerasi yang sesuai bagi PPPK paruh waktu.

Sehingga penentuan gaji bisa berlangsung secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dilansir dari liputan6.com, secara spesifik, ketentuan mengenai gaji PPPK paruh waktu dijelaskan dalam diktum ke-19, ke-20, dan ke-21 dari Keputusan MenPAN-RB tersebut.

Diktum-diktum ini merinci hak-hak finansial PPPK termasuk upah minimum, sumber pembiayaan, dan hak atas fasilitas tambahan yang merupakan bagian dari kompensasi pekerjaan mereka.

  1. Diktum ke-19 menegaskan bahwa jumlah gaji terendah yang diterima oleh PPPK paruh waktu tidak boleh kurang dari gaji yang sebelumnya diperoleh saat pegawai tersebut masih berstatus sebagai pegawai non-ASN.
    Alternatif lainnya, upah minimum bisa disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di daerah penempatan. Artinya, gaji PPPK paruh waktu akan mengikuti standar regional, sehingga setiap pegawai mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan standar hidup di wilayah masing-masing.
  2. Diktum ke-20 menggarisbawahi bahwa sumber pembiayaan untuk pembayaran gaji tersebut diambil dari pos anggaran selain belanja pegawai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Diktum ke-21 memberikan kepastian bahwa PPPK paruh waktu tetap berhak menerima gaji penuh serta fasilitas tambahan lainnya mengikuti peraturan yang ada.
    Dengan demikian, aturan ini memastikan bahwa meskipun status pegawai bersifat paruh waktu, hak-hak finansial dan non-finansial mereka tetap dilindungi secara hukum.




Update Gaji PPPK 2026

Gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) 2026 menjadi sorotan banyak kalangan, terutama setelah adanya regulasi terbaru dari MenPAN-RB.

Sebanyak 22 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026 melalui keputusan gubernur masing-masing daerah.

Rata-rata kenaikan UMP berkisar antara 2,7 persen hingga 9 persen, disesuaikan dengan situasi ekonomi dan inflasi pada setiap provinsi.



Berikut adalah rincian UMP 2026 di 22 provinsi:

  1. Sumatera Utara: Rp3,22 juta (Kenaikan 7,9 persen)
  2. Sumatera Selatan: Rp3,94 juta (Kenaikan 7,1 persen)
  3. Sumatera Barat: Rp3,18 juta (Kenaikan 6,3 persen)
  4. Riau: Rp3,78 juta (Kenaikan 7,74 persen)
  5. Kepulauan Riau: Rp3,87 juta (Kenaikan 7,06 persen)
  6. Jambi: Rp3,47 juta (Kenaikan 7,33 persen)
  7. Lampung: Rp3,04 juta (Kenaikan 5,35 persen)
  8. Bangka Belitung: Rp4,03 juta (Kenaikan 4,05 persen)
  9. Kalimantan Tengah: Rp3,68 juta (Kenaikan 6,12 persen)
  10. DI Yogyakarta: Rp2,41 juta (Kenaikan 6,78 persen)
  11. Jawa Timur: Rp2,44 juta (Kenaikan 6,1 persen)
  12. Bali: Rp3,2 juta (Kenaikan 7,04 persen)
  13. Nusa Tenggara Timur: Rp2,45 juta (Kenaikan 5,45 persen)
  14. Nusa Tenggara Barat: Rp2,67 juta (Kenaikan 2,72 persen)
  15. Gorontalo: Rp3,4 juta (Kenaikan 5,7 persen)
  16. Sulawesi Tengah: Rp3,17 juta (Kenaikan 9,08 persen)
  17. Sulawesi Utara: Rp4 juta (Kenaikan 6,01 persen)
  18. Sulawesi Tenggara: Rp3,3 juta (Kenaikan 7,58 persen)
  19. Sulawesi Selatan: Rp3,92 juta (Kenaikan 7,21 persen)
  20. Maluku: Rp3,33 juta (Kenaikan 6,1 persen)
  21. Papua Barat: Rp3,84 juta (Kenaikan 6,25 persen)
  22. DKI Jakarta: Rp5,7 juta (Kenaikan 6,1 persen)

Kedudukan gaji PPPK berbeda-beda di seluruh Indonesia. Pemerintah telah menetapkan beberapa elemen yang memengaruhi besaran gaji yang diterima, agar lebih adil, transparan, dan sesuai dengan standar upah lokal.




Berikut adalah faktor-faktor pentingnya:

  1. Kategori PPPK: Penuh Waktu atau Paruh Waktu
    Pegawai PPPK dengan status penuh waktu umumnya mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang paruh waktu, karena mereka memiliki jam kerja yang lebih banyak dan tanggung jawab yang lebih besar. Untuk pegawai paruh waktu, gaji disesuaikan dengan jumlah jam kerja serta UMP di wilayah tersebut.
  2. Lokasi Kerja (UMP Provinsi)
    Gaji PPPK merujuk pada Upah Minimum Provinsi (UMP). Ini berakibat pada gaji PPPK di Jakarta yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang memiliki UMP yang lebih rendah, seperti Nusa Tenggara Barat atau DI Yogyakarta. Penyesuaian ini bertujuan agar kompensasi yang diterima sesuai dengan biaya hidup di daerah tersebut.
  3. Tingkat Pendidikan dan Jabatan
    Gaji juga dipengaruhi oleh pendidikan dan posisi yang dimiliki oleh PPPK. Pegawai dengan kualifikasi tinggi atau yang menduduki jabatan strategis cenderung mendapatkan gaji dan tunjangan tambahan yang lebih besar dibandingkan dengan pegawai baru atau yang berada pada jabatan lebih rendah.
  4. Kebijakan Instansi
    Setiap instansi pemerintah memiliki kebijakan untuk memberikan tunjangan tertentu, seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, atau insentif untuk proyek tertentu. Ini menyebabkan gaji PPPK bisa bervariasi antarinstansi meskipun berada di provinsi yang sama.





Sumber: https://www.liputan6.com/hot/read/6256116/update-gaji-pppk-2026-sesuai-peraturan-terbaru-naik-kisaran-6-7-persen

Tags: Gaji PPPK 2026 Resmi Naik 6–7 PersenIni Update Terbaru Sesuai Peraturan Pemerintah
Previous Post

Cek Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Badan Gizi Nasional 2025

Next Post

Guru Wajib Tahu! Cara Cek NRG di Info GTK dan SIMPKB Beserta Syarat TPG

Next Post
Guru Wajib Tahu! Cara Cek NRG di Info GTK dan SIMPKB Beserta Syarat TPG

Guru Wajib Tahu! Cara Cek NRG di Info GTK dan SIMPKB Beserta Syarat TPG

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis 2026 lewat DANA Kaget dan Promo Resmi
  • Aplikasi Penghasil Saldo DANA 2026, Cek Game, Survei, dan Cara Dapat Reward
  • Saldo DANA Hilang Mendadak, Jangan Panik! Ini Cara Mengatasinya
  • Panduan Bayar Tagihan SPayLater Shopee dengan Mudah dan Aman
  • Cara Ajukan Kenaikan Limit SPayLater 2026, Simak Syarat dan Ketentuannya

Recent Comments

No comments to show.

Archives

  • November 2026
  • October 2026
  • January 2026
  • December 2025
  • November 2025
  • October 2025
  • September 2025
  • August 2025
  • July 2025
  • June 2025
  • May 2025
  • April 2025
  • March 2025
  • February 2025
  • January 2025
  • December 2024
  • November 2024
  • October 2024
  • September 2024
  • August 2024
  • July 2024
  • June 2024
  • May 2024
  • April 2024
  • March 2024
  • February 2024
  • January 2024
  • December 2023
  • November 2023
  • October 2023
  • September 2023
  • August 2023
  • July 2023
  • June 2023
  • May 2023
  • April 2023
  • March 2023
  • February 2023
  • January 2023
  • December 2022
  • November 2022
  • October 2022
  • September 2022
  • August 2022
  • July 2022
  • June 2022
  • May 2022
  • April 2022
  • March 2022
  • February 2022
  • January 2022
  • December 2021
  • November 2021
  • October 2021
  • September 2021
  • June 2021
  • May 2021
  • April 2021
  • March 2021
  • February 2021
  • January 2021
  • December 2020
  • November 2020
  • October 2020
  • September 2020
  • August 2020
  • July 2020
  • June 2020
  • May 2020
  • April 2020
  • February 2020
  • January 2020
  • December 2019
  • November 2019
  • October 2019
  • September 2019
  • August 2019
  • July 2019
  • June 2019
  • April 2019
  • March 2019
  • February 2019
  • January 2019
  • December 2018
  • November 2018
  • October 2018
  • September 2018

Categories

  • Artikel
  • Bansos
  • Berita
  • BPJS Kesehatan
  • Cek Bansos
  • Ekonomi
  • Ekonomi
  • Event
  • Gadget
  • Hiburan
  • Hukum
  • Info
  • Info Bansos
  • Informasi
  • Islami
  • Istilah Hukum
  • Kesehatan
  • Konser
  • Kuliner
  • News
  • Opini
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Pilgub Sumut
  • Politik
  • PSMS Medan
  • Teknologi

Categories

  • Artikel
  • Bansos
  • Berita
  • BPJS Kesehatan
  • Cek Bansos
  • Ekonomi
  • Ekonomi
  • Event
  • Gadget
  • Hiburan
  • Hukum
  • Info
  • Info Bansos
  • Informasi
  • Islami
  • Istilah Hukum
  • Kesehatan
  • Konser
  • Kuliner
  • News
  • Opini
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Pilgub Sumut
  • Politik
  • PSMS Medan
  • Teknologi

Browse by Tag

Aplikasi Cek Bansos bansos bansos 2025 Bansos BPNT bansos cair Bansos Oktober 2025 bansos pkh bansos pkh 2025 Bantuan Pangan Non-Tunai Bantuan Pendidikan bantuan sosial Bantuan Sosial 2025 Bantuan Subsidi Upah Bantuan Subsidi Upah 2025 berita bansos hari ini blt kesra BLT Kesra 2025 BPJS Kesehatan BPNT BPNT 2025 bsu 2025 Cara cek bansos Kemensos Cara cek bansos online cek bansos cekbansos.kemensos.go.id Cek bansos Kemensos Cek Bansos Online DTKS DTSEN info bansos jadwal penyaluran bansos kemensos kip kuliah 2025 Kredit Usaha Rakyat kredit usaha rakyat BRI KUR BRI 2025 pip pip 2025 pkh PKH 2025 Program Indonesia Pintar program keluarga harapan Syarat KUR BRI Syarat KUR BRI 2025 uang bansos
  • Home
  • Informasi
  • Artikel
  • Berita
  • Kesehatan
  • Informasi
  • Opini
  • Istilah Hukum
  • Politik

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Home
  • Informasi
  • Artikel
  • Berita
  • Kesehatan
  • Informasi
  • Opini
  • Istilah Hukum
  • Politik

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.