Aturan Baru Penetapan UMP: Tak Lagi Mengacu Pusat, Ini Mekanisme Lengkapnya
Sebelumnya, UMP ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) pusat yang menetapkan satu angka nasional. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengubah landscape hukum sehingga faktor Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi unsur utama perhitungan upah minimum.
Selain itu, pemerintah menyadari bahwa kondisi ekonomi tiap daerah berbeda. Oleh karena itu, Aturan Baru Penetapan UMP memungkinkan setiap daerah merumuskan dan menetapkan UMP secara mandiri tanpa bergantung kepada angka pusat.
Aturan Baru Penetapan UMP
Perubahan Formula Menggunakan Nilai Alpha
Dalam Aturan Baru Penetapan UMP, salah satu elemen terpenting adalah penggunaan indeks alpha. Nilai alpha berada pada rentang 0,10 hingga 0,30.
Apa Fungsi Alpha?
- Alpha menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- Alpha digunakan untuk memperhitungkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara lebih objektif.
- Selain itu, nilai alpha memberi ruang fleksibilitas agar upah tidak disamaratakan seluruh Indonesia.
Dengan kata lain, formula baru dapat menyesuaikan kondisi nyata di lapangan. Aturan Baru Penetapan UMP memastikan bahwa pekerja tidak hanya dipandang sebagai angka statistik, tetapi sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi.
Peran Dewan Pengupahan Daerah dalam Mekanisme Baru
Dewan Pengupahan daerah kini memegang peran sentral dalam Aturan Baru Penetapan UMP. Mereka mengumpulkan data ekonomi daerah, menghitung produktivitas, dan menilai KHL buruh.
Setelah itu, mereka merumuskan besaran upah berdasarkan kondisi ekonomi yang nyata. Selain itu, mereka menakar kemampuan industri agar penetapan upah tetap seimbang.
Hasil perhitungan tersebut diberikan kepada gubernur sebagai rekomendasi. Di sisi lain, peran Dewan Pengupahan menjadi lebih strategis karena setiap keputusan awal bermula dari analisis mereka.
Gubernur Menjadi Penentu Akhir Upah Minimum
Perubahan terbesar dalam Aturan Baru Penetapan UMP adalah pergeseran kewenangan. Kini gubernur menjadi penentu akhir. Mereka menetapkan dan mengumumkan UMP tanpa harus mengikuti acuan pusat.
Kebijakan ini membuat proses penetapan lebih cepat. Selain itu, gubernur bisa mempertimbangkan kondisi daerah secara lebih akurat. Contohnya, daerah dengan inflasi tinggi dapat menaikkan UMP lebih besar dibanding daerah yang lebih stabil.
Namun, setiap keputusan tetap harus mempertimbangkan masukan Dewan Pengupahan agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara buruh dan pengusaha.
Mekanisme Lengkap Penetapan UMP Berdasarkan Aturan Baru
Berikut alur mekanisme versi ringkas berdasarkan Aturan Baru Penetapan UMP:
-
Dewan Pengupahan mengumpulkan data ekonomi daerah
-
Mereka menganalisis kontribusi pekerja menggunakan nilai alpha
-
Mereka menghitung UMP dengan memasukkan KHL, produktivitas, dan kondisi ekonomi
-
Mereka memberikan rekomendasi kepada gubernur
-
Gubernur menetapkan dan mengumumkan UMP
-
Penetapan tidak menunggu keputusan pusat
Selain itu, mekanisme ini memberikan fleksibilitas sehingga setiap wilayah bisa menyesuaikan upah sesuai keadaan lokal.
