{"id":85106,"date":"2026-01-13T18:25:06","date_gmt":"2026-01-13T11:25:06","guid":{"rendered":"https:\/\/fahum.umsu.ac.id\/info\/?p=85106"},"modified":"2026-01-13T23:51:16","modified_gmt":"2026-01-13T16:51:16","slug":"bukan-seperti-pns-ini-realitas-gaji-pppk-paruh-waktu-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fahum.umsu.ac.id\/info\/bukan-seperti-pns-ini-realitas-gaji-pppk-paruh-waktu-2026\/","title":{"rendered":"Bukan Seperti PNS, Ini Realitas Gaji PPPK Paruh Waktu 2026"},"content":{"rendered":"<p>Bukan Seperti PNS, Ini Realitas Gaji PPPK Paruh Waktu 2026. Gaji dan tunjangan untuk PPPK Paruh Waktu di tahun 2026 menjadi isu yang sangat penting dalam pengaturan tenaga non-ASN di seluruh Indonesia.<\/p>\n<p>Pemerintah menjamin bahwa perubahan status ini tetap memprioritaskan kesejahteraan pegawai tanpa mengurangi pendapatan yang diterima sebelumnya.<\/p>\n<p>Proses transisi ini disertai dengan komitmen dari pemerintah untuk menyediakan kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi semua pegawai yang terpengaruh oleh penataan ini.<\/p>\n<p>Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sistem kerja yang fleksibel ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan instansi sekaligus memungkinkan kelanjutan karir bagi para pekerja.<\/p>\n<p><script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-0032959964480376\" crossorigin=\"anonymous\"><\/script><br \/>\n<!-- 2023des1 --><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: block;\" data-ad-client=\"ca-pub-0032959964480376\" data-ad-slot=\"7381647052\" data-ad-format=\"auto\" data-full-width-responsive=\"true\"><\/ins><br \/>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script><\/p>\n<p>Berikut perkiraan besaran gaji dan tunjangan PPPK Paruh Waktu pada tahun 2026, yang dilansir oleh <em>liputan6.com<\/em>, Selasa (13\/1\/2026).<\/p>\n<h3><strong>Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu 2026<\/strong><\/h3>\n<p>Gaji bagi PPPK Paruh Waktu pada tahun 2026 ditentukan melalui surat perjanjian kerja yang disesuaikan dengan beban tugas dan jam kerja di masing-masing instansi.<\/p>\n<p>Pemerintah memberi jaminan bahwa jumlah yang dibayarkan tidak akan lebih rendah dari penghasilan terakhir saat pegawai masih berstatus tenaga honorer.<\/p>\n<p>Mengacu pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sistem penganggaran ini bersifat fleksibel dalam rangka menyesuaikan dengan keterbatasan kapasitas finansial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<\/p>\n<p><script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-0032959964480376\" crossorigin=\"anonymous\"><\/script><br \/>\n<!-- 2023des2 --><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: block;\" data-ad-client=\"ca-pub-0032959964480376\" data-ad-slot=\"3386561724\" data-ad-format=\"auto\" data-full-width-responsive=\"true\"><\/ins><br \/>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script><\/p>\n<p>Penetapan gaji di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta ketersediaan anggaran di setiap daerah.<\/p>\n<p>Sekarang ini, beberapa daerah dengan fiskal yang sangat minim melaporkan alokasi gaji yang dimulai dari Rp250.000 hingga Rp800.000 per bulan untuk posisi dengan waktu kerja yang sangat singkat.<\/p>\n<p>Menurut situs resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, penentuan angka ini juga harus mempertimbangkan pengeluaran wajib daerah agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.<\/p>\n<p>Walaupun sudah resmi berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara), jumlah akhir yang diterima sangat ditentukan oleh jumlah jam kerja yang disepakati dengan instansi.<\/p>\n<p><script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-0032959964480376\" crossorigin=\"anonymous\"><\/script><br \/>\n<!-- 2023des3 --><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: block;\" data-ad-client=\"ca-pub-0032959964480376\" data-ad-slot=\"9732478221\" data-ad-format=\"auto\" data-full-width-responsive=\"true\"><\/ins><br \/>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script><\/p>\n<p>Berdasarkan kebijakan Kementerian PANRB, standarisasi gaji tetap diperiksa secara berkala untuk memastikan kesejahteraan minimum pegawai sesuai dengan kualifikasi jabatan mereka sebagai PPPK paruh waktu.<\/p>\n<p>Rincian Estimasi Gaji Bulanan 2026 (Berdasarkan Realitas Fiskal Daerah):<\/p>\n<ul>\n<li>Tenaga Administrasi\/Umum: Rp1.300.000 \u2013 Rp3.200.000 (Di daerah dengan fiskal rendah bisa dimulai dari Rp300.000 \u2013 Rp600.000).<\/li>\n<li>Tenaga Pendidikan (Guru): Rp800.000 \u2013 Rp4.300.000 (Sangat tergantung pada jam mengajar per hari).<\/li>\n<li>Tenaga Kesehatan (Perawat\/Bidan): Rp2.000.000 \u2013 Rp5.200.000.<\/li>\n<li>Tenaga Teknis\/Lapangan: Rp1.400. 00 \u2013 Rp3.700.000.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>Tunjangan PPPK Paruh Waktu 2026<\/strong><\/h3>\n<p>Walaupun jam kerja lebih singkat, hak atas jaminan sosial bagi PPPK Paruh Waktu tetap diberikan sepenuhnya sebagai bentuk perlindungan dari negara terhadap pegawainya.<\/p>\n<p><script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-0032959964480376\" crossorigin=\"anonymous\"><\/script><br \/>\n<!-- 2023des1 --><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: block;\" data-ad-client=\"ca-pub-0032959964480376\" data-ad-slot=\"7381647052\" data-ad-format=\"auto\" data-full-width-responsive=\"true\"><\/ins><br \/>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script><\/p>\n<p>Tunjangan yang diwajibkan ini mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM), dengan seluruh iurannya disubsidi oleh pemerintah daerah atau instansi terkait.<\/p>\n<p>Menurut BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran sebagai peserta tunjangan ini merupakan kewajiban untuk menjamin keamanan finansial pegawai jika terjadi risiko saat bertugas di tahun 2026.<\/p>\n<p>Struktur tunjangan keluarga, termasuk tunjangan untuk suami\/istri dan anak, tetap diberikan, tetapi nilainya sangat bergantung pada gaji pokok yang diterima secara proporsional.<\/p>\n<p>Di daerah dengan APBD kecil, tunjangan ini mungkin terlihat rendah karena hanya dihitung dari persentase gaji paruh waktu yang berkisar antara Rp800.000 hingga Rp2.000.000.<\/p>\n<p><script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-0032959964480376\" crossorigin=\"anonymous\"><\/script><br \/>\n<!-- 2023des2 --><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: block;\" data-ad-client=\"ca-pub-0032959964480376\" data-ad-slot=\"3386561724\" data-ad-format=\"auto\" data-full-width-responsive=\"true\"><\/ins><br \/>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script><\/p>\n<p>Mengacu pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tunjangan pangan atau uang beras tetap dialokasikan sebagai hak dasar untuk mendukung ketahanan ekonomi keluarga pegawai di seluruh Indonesia.<\/p>\n<p>Hak finansial tambahan berupa Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 akan tetap diberikan kepada pegawai paruh waktu pada tahun 2026, sesuai dengan peraturan PP Nomor 14 Tahun 2024.<\/p>\n<p>Besaran THR untuk PPPK Paruh Waktu ditentukan berdasarkan total gaji pokok per bulan ditambah tunjangan pangan serta tunjangan keluarga yang terdapat dalam pembayaran.<\/p>\n<p>Estimasi Besaran Tunjangan PPPK Paruh Waktu 2026 (Rupiah):<br \/>\n&#8211; Tunjangan Suami\/Istri (10% Gaji Pokok): Estimasi antara Rp80.000 hingga Rp250.000 per bulan, sangat tergantung pada besaran gaji daerah.<br \/>\n&#8211; Tunjangan Anak (2% per Anak): Estimasi Rp16.000 sampai Rp50.000 untuk setiap anak, maksimal untuk dua anak.<br \/>\n&#8211; Tunjangan Pangan\/Beras (Uang Tunai): Estimasi antara Rp72.420 hingga Rp120.000, setara dengan harga pasar beras 10kg sesuai SBM daerah.<br \/>\n&#8211; Jaminan JKK dan JKM: Iuran dibayar sepenuhnya oleh lembaga, dengan nilai perlindungan hingga Rp42.000.000 untuk ahli waris.<br \/>\n&#8211; THR dan Gaji ke-13: 1x Gaji Pokok ditambah Tunjangan Melekat, dengan estimasi total antara Rp1.000.000 hingga Rp2.500.000 per pencairan.<\/p>\n<p><script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-0032959964480376\" crossorigin=\"anonymous\"><\/script><br \/>\n<!-- 2023des3 --><br \/>\n<ins class=\"adsbygoogle\" style=\"display: block;\" data-ad-client=\"ca-pub-0032959964480376\" data-ad-slot=\"9732478221\" data-ad-format=\"auto\" data-full-width-responsive=\"true\"><\/ins><br \/>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script><\/p>\n<p>Kebijakan ini adalah pelaksanaan dari UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan Keputusan MenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan dasar bagi seluruh ASN.<\/p>\n<p>Meskipun besaran tersebut menyesuaikan dengan skema jam kerja serta anggaran daerah, jaminan perlindungan ini merupakan langkah penting dalam pengaturan tenaga non-ASN menjadi PPPK Paruh Waktu.<\/p>\n<p><em>Sumber : https:\/\/www.liputan6.com\/hot\/read\/6256383\/pppk-paruh-waktu-2026-realitas-besaran-gaji-dan-tunjangannya<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bukan Seperti PNS, Ini Realitas Gaji PPPK Paruh Waktu 2026. Gaji dan tunjangan untuk PPPK Paruh Waktu di tahun 2026 menjadi isu yang sangat penting dalam pengaturan tenaga non-ASN di seluruh Indonesia. Pemerintah menjamin bahwa perubahan status ini tetap memprioritaskan kesejahteraan pegawai tanpa mengurangi pendapatan yang diterima sebelumnya. Proses transisi ini disertai dengan komitmen dari [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":85110,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_tocer_settings":[],"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"footnotes":""},"categories":[26552],"tags":[40248,40249],"class_list":["post-85106","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-info","tag-bukan-seperti-pns","tag-ini-realitas-gaji-pppk-paruh-waktu-2026"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fahum.umsu.ac.id\/info\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85106","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fahum.umsu.ac.id\/info\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fahum.umsu.ac.id\/info\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fahum.umsu.ac.id\/info\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fahum.umsu.ac.id\/info\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=85106"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/fahum.umsu.ac.id\/info\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85106\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":85146,"href":"https:\/\/fahum.umsu.ac.id\/info\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85106\/revisions\/85146"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fahum.umsu.ac.id\/info\/wp-json\/wp\/v2\/media\/85110"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fahum.umsu.ac.id\/info\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=85106"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fahum.umsu.ac.id\/info\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=85106"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fahum.umsu.ac.id\/info\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=85106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}