Cek Bansos PKH, BPNT, dan BLT Kesra: Update Pencairan Terakhir 2025 hingga 2026

Cek Bansos PKH, BPNT, dan BLT Kesra: Update Pencairan Terakhir 2025 hingga 2026

Penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2025 kini mendekati tahap akhir. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengajak masyarakat untuk segera melakukan cek bansos Kemensos guna memastikan apakah PKH, BPNT, dan BLT Kesra sudah masuk pada periode Desember 2025.

Sesuai aturan resmi Kemensos, pencairan bansos dilakukan empat kali dalam setahun atau setiap tiga bulan sekali. Saat ini, penyaluran telah memasuki tahap keempat, yang berlangsung pada Oktober, November, hingga Desember 2025.

Ketiga program bansos tersebut, yakni PKH, BPNT, dan BLT Kesra, memiliki mekanisme pencairan yang sama dan dapat dipantau melalui website resmi Cek Bansos Kemensos. Masyarakat cukup menyiapkan data kependudukan sesuai KTP, seperti nama lengkap dan alamat tempat tinggal.

Rincian Nominal Bansos PKH, BPNT, dan BLT Kesra

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Besaran bantuan PKH ditetapkan berdasarkan kategori penerima. Pemerintah membagi penerima ke dalam delapan kelompok dengan nominal bantuan berbeda, sebagai berikut:

• Ibu hamil: Rp 3.000.000 per tahun (Rp 750.000 per tahap)
• Anak usia dini: Rp 3.000.000 per tahun (Rp 750.000 per tahap)
• Siswa SD: Rp 900.000 per tahun (Rp 225.000 per tahap)
• Siswa SMP: Rp 1.500.000 per tahun (Rp 375.000 per tahap)
• Siswa SMA: Rp 2.000.000 per tahun (Rp 500.000 per tahap)
• Penyandang disabilitas berat: Rp 2.400.000 per tahun (Rp 600.000 per tahap)
• Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp 2.400.000 per tahun (Rp 600.000 per tahap)
• Korban pelanggaran HAM berat: Rp 10.800.000 per tahun (Rp 2.700.000 per tahap)

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk saldo elektronik. Pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp 600.000 untuk periode tiga bulan, yang langsung dikirim ke rekening penerima.

Saldo BPNT digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan dapat dicairkan melalui bank penyalur maupun Kantor Pos. Jadwal pencairan BPNT mengikuti skema PKH.

3. BLT Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra)

BLT Kesra merupakan bagian dari program stimulus ekonomi nasional. Setiap penerima memperoleh bantuan Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga total dana yang diterima mencapai Rp 900.000 dalam satu kali pencairan.

Skema dan Jalur Penyaluran Bansos Kemensos

Dana bansos disalurkan secara bertahap melalui bank Himbara dan Kantor Pos. Oleh karena itu, penerima disarankan rutin memantau status pencairan agar tidak melewatkan informasi penting.

Apabila dana telah masuk ke rekening, bantuan dapat segera dicairkan di bank Himbara atau diambil langsung di Kantor Pos terdekat.

Cara Cek Bansos Kemensos Desember 2025

Pengecekan status pencairan bansos bisa dilakukan dengan HP melalui dua kanal resmi berikut:

1. Cek Bansos Lewat Website Kemensos

• Akses cekbansos.kemensos.go.id
• Pilih wilayah domisili dari provinsi hingga desa/kelurahan
• Masukkan nama penerima sesuai KTP
• Isi kode captcha
• Klik “Cari Data”
• Sistem akan menampilkan status dan jenis bansos yang diterima

2. Cek Bansos Melalui Aplikasi Cek Bansos

• Unduh Aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau App Store
• Login menggunakan akun terdaftar atau lakukan registrasi akun
• Pilih menu “Cek Bansos”
• Masukkan data wilayah dan nama sesuai KTP
• Isi kode verifikasi, lalu klik Cari Data
• Tunggu hingga hasil pencocokan data penerima muncul

Informasi Bansos Kemensos yang Tetap Berjalan Tahun 2026

Beredar kabar bahwa PKH tahun 2026 akan digantikan dengan kebijakan baru oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, informasi tersebut tidak benar.

Pemerintah memastikan PKH tetap dilanjutkan pada tahun 2026 dengan target sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat. Besaran bantuan diperkirakan berada di kisaran Rp 225.000 hingga Rp 1.000.000 per tahap.

Selain PKH, sejumlah bantuan lain yang dipastikan tetap berjalan pada 2026 antara lain BPNT, Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan iuran JKN, serta bantuan beras.

Sementara itu, BLT Kesra senilai Rp 900.000 tidak dilanjutkan pada 2026, karena program tersebut bersifat sementara sebagai stimulus ekonomi dan belum ada kebijakan lanjutan dari pemerintah.