• Home
  • Informasi
  • Artikel
  • Berita
  • Kesehatan
  • Informasi
  • Opini
  • Istilah Hukum
  • Politik
Info Hukum
  • Home
  • Informasi
  • Artikel
  • Berita
  • Kesehatan
  • Informasi
  • Opini
  • Istilah Hukum
  • Politik
No Result
View All Result
  • Home
  • Informasi
  • Artikel
  • Berita
  • Kesehatan
  • Informasi
  • Opini
  • Istilah Hukum
  • Politik
No Result
View All Result
Info Hukum
No Result
View All Result

BKN Tetapkan PPPK Berkantor Hanya 3 Hari, Begini Kebijakan Terbarunya

Penulis Fahum by Penulis Fahum
February 12, 2025
in Politik
0
BKN Tetapkan PPPK Berkantor Hanya 3 Hari, Begini Kebijakan Terbarunya

BKN Tetapkan PPPK Berkantor Hanya 3 Hari, Begini Kebijakan Terbarunya

Contents

  • BKN Tetapkan PPPK Berkantor Hanya 3 Hari, Begini Kebijakan Terbarunya
    • Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023: Dasar Hukum Hari dan Jam Kerja PPPK
    • Hari Kerja PPPK: 5 Hari dalam Seminggu
    • Jam Kerja PPPK: 37,5 Jam per Minggu
    • Jam Istirahat PPPK:
    • Efisiensi Anggaran: Kebijakan Kerja WFA (Work From Anywhere)
    • Tiga Hari Kerja di Kantor
    • Tujuan Kebijakan BKN untuk PPPK
    • Kesimpulan

BKN Tetapkan PPPK Berkantor Hanya 3 Hari, Begini Kebijakan Terbarunya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan terbaru sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi anggaran, termasuk penetapan hari dan jam kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi para PPPK dalam menjalankan tugasnya, dengan penyesuaian terkait hari kerja, jam kerja, serta pemberian kesempatan untuk bekerja dari jarak jauh (WFA).

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan ini.




Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023: Dasar Hukum Hari dan Jam Kerja PPPK

Penting untuk diketahui, bahwa kebijakan mengenai hari kerja dan jam kerja PPPK tidak datang begitu saja, melainkan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023.

Perpres ini mengatur mengenai hari kerja dan jam kerja yang berlaku di seluruh instansi pemerintah serta bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN), yang juga mencakup PPPK.

Dalam peraturan ini, ada ketentuan yang mengatur mengenai hari kerja serta durasi waktu kerja yang berlaku bagi PPPK.

Hari Kerja PPPK: 5 Hari dalam Seminggu

Menurut peraturan tersebut, PPPK diharuskan bekerja selama 5 hari dalam seminggu, yaitu:

  • Senin
  • Selasa
  • Rabu
  • Kamis
  • Jumat

Hari kerja yang ditetapkan tersebut diharapkan dapat memberikan produktivitas yang optimal.

Sedangkan Sabtu dan Minggu menjadi hari libur, yang dapat dimanfaatkan oleh PPPK untuk beristirahat atau berlibur.

Jam Kerja PPPK: 37,5 Jam per Minggu

Terkait dengan jam kerja, PPPK diharuskan untuk bekerja selama 37 jam 30 menit dalam seminggu.

Durasi kerja ini sudah mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan dalam waktu kerja tersebut, namun tidak termasuk waktu istirahat.

Dengan demikian, PPPK memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan, namun tetap diberikan waktu istirahat sesuai ketentuan.




Jam Istirahat PPPK:

Jam istirahat PPPK juga telah diatur berdasarkan hari kerja:

  • Senin hingga Kamis: PPPK diberikan waktu istirahat selama 60 menit.
  • Jumat: Untuk hari Jumat, PPPK diberikan waktu istirahat lebih panjang, yaitu 90 menit, mengingat hari tersebut juga bertepatan dengan akhir pekan yang semakin mendekat.

Dengan adanya ketentuan jam kerja dan waktu istirahat ini, diharapkan PPPK dapat bekerja dengan efisien tanpa merasa kelelahan, serta memiliki waktu yang cukup untuk istirahat selama hari kerja.

Efisiensi Anggaran: Kebijakan Kerja WFA (Work From Anywhere)

Sebagai respons terhadap kebutuhan untuk efisiensi anggaran yang semakin penting di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, BKN mengeluarkan kebijakan skema kerja WFA atau Work From Anywhere bagi PPPK.

Kebijakan ini memungkinkan para PPPK untuk bekerja dari rumah atau lokasi lain sebanyak dua hari dalam seminggu.

Dengan adanya skema WFA ini, PPPK memiliki kesempatan untuk bekerja secara lebih fleksibel, mengurangi biaya transportasi, serta mengoptimalkan waktu kerja yang lebih produktif.

Penerapan sistem ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan pekerjaan dilakukan secara jarak jauh.

Tiga Hari Kerja di Kantor

Meskipun ada fleksibilitas bekerja dari mana saja, kebijakan baru ini juga menegaskan bahwa PPPK wajib bekerja di kantor selama tiga hari dalam seminggu.

Hal ini untuk memastikan koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara PPPK dan rekan kerja lainnya, serta agar pelayanan publik dapat terus berjalan dengan baik.

Dengan adanya tiga hari kerja di kantor, BKN berharap tetap ada ikatan yang kuat antara pegawai dan instansi tempat mereka bekerja, sambil memanfaatkan teknologi untuk mendukung efisiensi dalam bekerja.




Tujuan Kebijakan BKN untuk PPPK

Adapun tujuan dari kebijakan terbaru yang diterapkan BKN ini adalah sebagai berikut:

  1. Efisiensi Anggaran: Dengan memberikan fleksibilitas kepada PPPK untuk bekerja dari rumah selama dua hari, diharapkan dapat mengurangi biaya operasional, seperti biaya transportasi dan utilitas kantor.
  2. Fleksibilitas Kerja: Kebijakan ini memberi kebebasan lebih kepada PPPK untuk mengatur waktu kerja mereka, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai.
  3. Produktivitas yang Tetap Terjaga: Meskipun ada kebijakan bekerja jarak jauh, PPPK tetap wajib bekerja di kantor selama tiga hari, yang memastikan tugas dan tanggung jawab mereka tetap dilaksanakan dengan optimal.
  4. Peningkatan Keseimbangan Kerja dan Kehidupan: Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan PPPK bisa mendapatkan keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kepuasan kerja.

Kesimpulan

Kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh BKN terkait hari kerja, jam kerja, dan skema WFA untuk PPPK merupakan upaya untuk menciptakan efisiensi anggaran dan fleksibilitas kerja tanpa mengurangi produktivitas.




Dengan adanya kebijakan ini, PPPK dapat tetap bekerja secara profesional namun dengan waktu dan tempat yang lebih fleksibel, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pelayanan publik.

Sebagai pegawai yang terikat dengan aturan ini, penting bagi PPPK untuk memahami sepenuhnya kebijakan yang berlaku agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaannya.

Tags: Efisiensi AnggaranGaji PPPKjam kerja pppkpppk
Previous Post

Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH yang Cair Februari 2025

Next Post

Mudah, Cek Status PKH 2025 dengan NIK

Next Post
Mudah, Cek Status PKH 2025 dengan NIK

Mudah, Cek Status PKH 2025 dengan NIK

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • Link DANA Kaget Hari Ini, Simak Cara Klaim dan Tips Menghindari Penipuan
  • Cara Hapus Akun DANA Permanen, Bisa Lewat Aplikasi, Website, Email, dan Call Center
  • Cara Menghasilkan Uang dari YouTube 2026, Ini Syarat dan Langkahnya
  • Cara Daftar DANA Lewat HP 2026, Mudah untuk Pengguna Baru
  • Cara Daftar Akun DANA Terbaru 2026, Mudah dan Bisa Tanpa KTP

Recent Comments

No comments to show.

Archives

  • November 2026
  • October 2026
  • January 2026
  • December 2025
  • November 2025
  • October 2025
  • September 2025
  • August 2025
  • July 2025
  • June 2025
  • May 2025
  • April 2025
  • March 2025
  • February 2025
  • January 2025
  • December 2024
  • November 2024
  • October 2024
  • September 2024
  • August 2024
  • July 2024
  • June 2024
  • May 2024
  • April 2024
  • March 2024
  • February 2024
  • January 2024
  • December 2023
  • November 2023
  • October 2023
  • September 2023
  • August 2023
  • July 2023
  • June 2023
  • May 2023
  • April 2023
  • March 2023
  • February 2023
  • January 2023
  • December 2022
  • November 2022
  • October 2022
  • September 2022
  • August 2022
  • July 2022
  • June 2022
  • May 2022
  • April 2022
  • March 2022
  • February 2022
  • January 2022
  • December 2021
  • November 2021
  • October 2021
  • September 2021
  • June 2021
  • May 2021
  • April 2021
  • March 2021
  • February 2021
  • January 2021
  • December 2020
  • November 2020
  • October 2020
  • September 2020
  • August 2020
  • July 2020
  • June 2020
  • May 2020
  • April 2020
  • February 2020
  • January 2020
  • December 2019
  • November 2019
  • October 2019
  • September 2019
  • August 2019
  • July 2019
  • June 2019
  • April 2019
  • March 2019
  • February 2019
  • January 2019
  • December 2018
  • November 2018
  • October 2018
  • September 2018

Categories

  • Artikel
  • Bansos
  • Berita
  • BPJS Kesehatan
  • Cek Bansos
  • Ekonomi
  • Ekonomi
  • Event
  • Gadget
  • Hiburan
  • Hukum
  • Info
  • Info Bansos
  • Informasi
  • Islami
  • Istilah Hukum
  • Kesehatan
  • Konser
  • Kuliner
  • News
  • Opini
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Pilgub Sumut
  • Politik
  • PSMS Medan
  • Teknologi

Categories

  • Artikel
  • Bansos
  • Berita
  • BPJS Kesehatan
  • Cek Bansos
  • Ekonomi
  • Ekonomi
  • Event
  • Gadget
  • Hiburan
  • Hukum
  • Info
  • Info Bansos
  • Informasi
  • Islami
  • Istilah Hukum
  • Kesehatan
  • Konser
  • Kuliner
  • News
  • Opini
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Peristiwa
  • Pilgub Sumut
  • Politik
  • PSMS Medan
  • Teknologi

Browse by Tag

Aplikasi Cek Bansos bansos bansos 2025 Bansos BPNT bansos cair Bansos Oktober 2025 bansos pkh bansos pkh 2025 Bantuan Pangan Non-Tunai Bantuan Pendidikan bantuan sosial Bantuan Sosial 2025 Bantuan Subsidi Upah Bantuan Subsidi Upah 2025 berita bansos hari ini blt kesra BLT Kesra 2025 BPJS Kesehatan BPNT BPNT 2025 bsu 2025 Cara cek bansos Kemensos Cara cek bansos online cek bansos cekbansos.kemensos.go.id Cek bansos Kemensos Cek Bansos Online DTKS DTSEN info bansos jadwal penyaluran bansos kemensos kip kuliah 2025 Kredit Usaha Rakyat kredit usaha rakyat BRI KUR BRI 2025 pip pip 2025 pkh PKH 2025 Program Indonesia Pintar program keluarga harapan Syarat KUR BRI Syarat KUR BRI 2025 uang bansos
  • Home
  • Informasi
  • Artikel
  • Berita
  • Kesehatan
  • Informasi
  • Opini
  • Istilah Hukum
  • Politik

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Home
  • Informasi
  • Artikel
  • Berita
  • Kesehatan
  • Informasi
  • Opini
  • Istilah Hukum
  • Politik

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.