Akses Tembus 700 Ribu Kali per Hari! NIK Jadi Kunci Layanan BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tercatat sebagai institusi yang paling banyak memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam layanan publik.
Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, BPJS Kesehatan telah mengakses data NIK hampir 2 miliar kali dengan rata-rata 700 ribu akses per hari.
Hal ini diungkapkan Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi saat penandatanganan perjanjian kerja sama terbaru antara BPJS Kesehatan dan Dukcapil di Jakarta. Ia menyebut bahwa dari total 17 miliar akses data kependudukan, sekitar 14% berasal dari BPJS Kesehatan.
Akses tersebut dilakukan melalui berbagai teknologi, termasuk web service, card reader, face recognition, hingga pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“BPJS Kesehatan merupakan lembaga terbesar yang paling banyak menggunakan data Dukcapil. Dari pemanfaatan data kependudukan saat ini yang sudah mencapai 17 miliar total akses, dan BPJS Kesehatan sudah menggunakan sekitar 14%. Mekanisme aksesnya pun sudah sangat beragam, mulai dari web service, web portal, card reader, face recognation hingga yang terbaru pemanfaatan identitas kependudukan digital (IKD),” ungkap Teguh dalam keterangan tertulis, Senin (21/4/2025).
Teguh juga mengapresiasi peran aktif BPJS Kesehatan sebagai mitra awal dalam pemanfaatan NIK untuk layanan publik. Hingga kini, kerja sama kedua lembaga telah diperbarui sebanyak enam kali dan terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan nasional.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi utama lembaga untuk memperkuat sinergi demi keberlanjutan Program JKN. Pemanfaatan NIK dinilai sangat krusial dalam mendorong transformasi layanan digital dan peningkatan mutu pelayanan.
Salah satu inovasi terbaru adalah FRISTA, sistem verifikasi identitas berbasis teknologi pengenalan wajah. Inovasi ini memungkinkan peserta cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan, sehingga proses verifikasi lebih cepat dan akurat serta meminimalisir antrean.
“Terbaru, pemanfaatan NIK digunakan dalam inovasi FRISTA yang merupakan sistem identifikasi dan autentikasi yang menggunakan fitur wajah (face recognation) untuk proses verifikasi identitas peserta JKN. Dengan FRISTA verifikasi akan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mampu mengurangi antrean dan meminimalisir kesalahan,” ujar Ghufron.
Dengan jumlah peserta JKN yang telah mencapai 279 juta per April 2024, penggunaan NIK sebagai basis identitas tunggal diyakini akan semakin memperkuat pencapaian Universal Health Coverage (UHC).
Kerja sama BPJS Kesehatan dan Dukcapil ini akan berlangsung selama dua tahun, mencakup hak akses data kependudukan, KTP elektronik, serta IKD. Diharapkan kolaborasi ini memperkuat proses verifikasi dan validasi data kepesertaan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan dan berfokus pada kenyamanan peserta JKN.
