Alasan dan Penyebab Pemerintah Batal Luncurkan Bansos Diskon Subsidi Listrik 50% Juni 2025!

Alasan dan Penyebab Pemerintah Batal Luncurkan Bansos Diskon Subsidi Listrik 50% Juni 2025!

Pemerintah resmi membatalkan rencana pemberian bantuan sosial berupa diskon subsidi listrik sebesar 50% kepada pelanggan listrik rumah tangga berdaya 1.300 VA ke bawah yang semula dijadwalkan berlaku pada Juni dan Juli 2025. Kebijakan ini sebelumnya menjadi salah satu dari enam stimulus ekonomi yang dirancang untuk mendorong daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin, 2 Juni 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa program ini tidak dapat dijalankan.

Apa Alasan Pembatalannya?

Menurut penjelasan Sri Mulyani, alasan utama pembatalan adalah keterlambatan dalam proses penganggaran. Pemerintah menilai bahwa pengalokasian anggaran untuk program ini tidak dapat dilakukan secara tepat waktu.

“Kita sudah rapat di antara para menteri. Untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau ditargetkan untuk Juni-Juli tidak bisa dijalankan,” ungkap Sri Mulyani.

Karena penganggaran yang tidak rampung sesuai jadwal, maka rencana diskon listrik tersebut digantikan dengan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dinilai lebih cepat dari sisi implementasi.

Pernyataan Berbeda dari Kementerian ESDM

Menariknya, sebelum pembatalan ini diumumkan secara resmi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi dan belum dilibatkan dalam perencanaan diskon tarif listrik tersebut.

“Saya sampai sekarang belum pernah menyampaikan itu, dan itu kan dari kementerian lain. Saya belum bisa mengomentari karena belum ada laporan ke kami,” tegas Bahlil.

Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas kementerian terkait program tersebut belum matang, yang semakin memperkuat alasan pembatalan.

Diganti dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Sebagai pengganti diskon listrik, pemerintah memutuskan untuk memperbesar nominal BSU dari semula Rp150 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan selama dua bulan (Juni dan Juli 2025).

Program ini ditargetkan kepada:

• 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta

• Guru Kemendikdasmen (Rp288 ribu)

• Guru Kemenag (Rp277 ribu)

Menurut Sri Mulyani, BSU lebih siap secara data dan pelaksanaan karena telah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan yang sudah bersih dan valid.

“Dengan kesiapan data dan kecepatan program, kita putuskan bantuan subsidi upah karena daya ungkitnya bisa lebih baik dari diskon listrik,” jelasnya.

Latar Belakang Rencana Diskon Listrik

Sebelum pembatalan, diskon 50% tarif listrik rencananya diberikan kepada sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga yang memiliki daya listrik hingga 1.300 VA. Program ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai bagian dari enam stimulus ekonomi guna menjaga pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tetap di level 5%.

Namun, karena hambatan teknis dan administratif, program ini urung dijalankan dan dikeluarkan dari paket kebijakan stimulus yang akhirnya hanya terdiri dari lima poin.

Lima Stimulus Ekonomi yang Tetap Diluncurkan

Meskipun diskon listrik batal, pemerintah tetap menjalankan lima stimulus ekonomi berikut:

• • Diskon Transportasi

    • Tiket Kereta: diskon 30%
    • Tiket Pesawat: PPN DTP 6%
    • Angkutan Laut: diskon 50%

  • Diskon Tarif Tol

    • Diskon 20% untuk 110 juta pengendara selama masa libur sekolah

• Penebalan Bantuan Sosial

  • Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/bulan
  • Bantuan Beras 10 kg untuk 18,3 juta KPM

• Bantuan Subsidi Upah (BSU)

  • Rp300.000/bulan untuk pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta

• Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

  • Diskon 50% selama 6 bulan bagi sektor padat karya

Kesimpulan

Rencana diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga berdaya 1.300 VA ke bawah dibatalkan karena lambatnya proses penganggaran dan kurangnya koordinasi antarkementerian. Sebagai gantinya, pemerintah memperkuat BSU agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan ekonomi nasional dapat terdorong dengan stimulus yang lebih cepat dan efektif.

Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen menghadirkan bantuan melalui program lain yang sudah siap dari sisi teknis dan anggaran.