Cara Mengecek Status Penerima BSU Rp600 Ribu Tahun 2025, Simak Panduannya
Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 pada tahun 2025 bagi pekerja yang berpenghasilan rendah. Bantuan ini diberikan sebagai dukungan tambahan agar pekerja formal tetap mampu mempertahankan daya beli di tengah kenaikan biaya kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi.
Berbeda dari jenis bantuan sosial lainnya, BSU tidak dapat diajukan secara mandiri oleh masyarakat. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan data kepesertaan aktif pada BPJS Ketenagakerjaan dan diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Karena itu, pekerja hanya perlu memastikan data kepesertaan mereka sudah benar dan masih aktif.
Persyaratan Penerima BSU 2025
Mengacu pada regulasi yang berlaku, berikut kriteria penerima BSU:
- WNI dengan NIK yang valid
- Tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga batas akhir penilaian (umumnya April 2025)
- Menerima upah maksimal Rp3,5 juta per bulan, atau sesuai UMP/UMK wilayah masing-masing
- Tidak berstatus ASN, anggota TNI, maupun Polri
- Tidak sedang mendapatkan bantuan sosial lain seperti PKH atau BLT
Cara Cek Status BSU Rp600.000
Meskipun tidak bisa mendaftar, pekerja tetap dapat mengecek apakah namanya masuk daftar penerima melalui dua platform resmi:
1. Situs bsu.kemnaker.go.id
- Daftar akun atau login menggunakan email dan NIK
- Lengkapi data profil sesuai informasi BPJS Ketenagakerjaan
- Buka menu Bantuan Subsidi Upah untuk melihat status
2. Situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
- Masukkan NIK, nama lengkap, tanggal lahir, dan nama ibu kandung
- Sistem akan menampilkan hasil verifikasi penerimaan BSU
Jika pekerja merasa memenuhi kriteria namun belum terdaftar, disarankan menghubungi HRD perusahaan atau kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat untuk mengecek kelengkapan data.
Penyaluran dan Imbauan Keamanan
Penyaluran BSU dilakukan secara bertahap melalui bank-bank milik negara (Himbara), yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Dana akan ditransfer langsung ke rekening penerima tanpa potongan biaya apa pun.
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar mewaspadai tautan palsu, pesan penipuan, atau pihak yang menawarkan jasa percepatan pencairan dengan imbalan biaya. Seluruh proses BSU tidak dipungut biaya dan hanya dapat dicek melalui kanal resmi.
Dengan adanya BSU Rp600.000 ini, pemerintah berharap pekerja dapat menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah situasi ekonomi yang fluktuatif.

