DTSEN Bikin Data Lebih Akurat, Jumlah Penerima Bansos di Jombang Alami Penurunan
DTSEN Bikin Data Lebih Akurat, Jumlah Penerima Bansos di Jombang Alami Penurunan. Jumlah keluarga yang menerima manfaat dari bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tercatat mengalami penurunan pada tahun 2025.
Penurunan ini terjadi seiring dengan peralihan sistem pencatatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data terbaru dari Dinas Sosial Jombang menunjukkan bahwa jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini berada di sekitar 50 ribu KPM, berkurang dari 61 ribu pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, jumlah penerima program sembako juga menurun, dari 110 ribu menjadi sekitar 91 ribu keluarga.
Sistem DTSEN Dinilai Lebih Selektif
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Jombang, Albarian Risto Gunarto, menyatakan bahwa penurunan jumlah penerima tidak hanya disebabkan oleh sistem baru, tetapi juga karena faktor perubahan sosial ekonomi masyarakat.
“Beberapa warga mungkin telah pindah atau mengalami perubahan ekonomi. Misalnya, seseorang yang sebelumnya berada di desil 5 bisa turun ke desil 4 akibat penurunan penghasilan,” jelas Risto di hari Senin (27/10/2025).
Sistem DTSEN hanya menjangkau warga yang termasuk dalam desil 1 hingga 5, yakni kelompok berpenghasilan rendah.
Rumah tangga yang berada di desil 6 ke atas otomatis tidak lulus syarat untuk menerima bantuan.
Penurunan Jumlah Penerima Bansos Dianggap Positif
Risto berpendapat bahwa penurunan jumlah penerima bansos di Jombang bisa dianggap sebagai tanda yang baik.
“Jika angka kemiskinan menurun, maka secara otomatis jumlah penerima bantuan juga akan berkurang. Ini justru merupakan indikasi yang positif,” tambahnya.
Namun demikian, program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan atau KIS masih mencatat jumlah penerima yang berlebih.
Hal ini menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap terjamin.
Warga Bisa Ajukan Verifikasi Ulang
Sistem DTSEN memungkinkan pembaruan data secara cepat dan responsif. Warga yang merasa belum terdaftar atau terdapat kesalahan dalam klasifikasi dapat melapor kepada petugas pendamping untuk dilakukan verifikasi ulang.
“Apabila terdapat kesalahan, seperti warga miskin yang terdaftar pada desil yang lebih tinggi, data tersebut dapat segera dikoreksi. Intinya, bantuan harus tepat sasaran,” tegas Risto.
Pemerintah Kabupaten Jombang berharap bahwa penerapan DTSEN dapat meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penyaluran bansos, sehingga bantuan dapat benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Sumber: https://surabaya.tribunnews.com/jawa-timur/1919598/jumlah-penerima-bansos-di-jombang-menurun-sistem-dtsen-dinilai-lebih-selektif-dan-akurat
