Hingga Kuartal I 2025, KUR BRI Rp42,23 Triliun Mengalir ke 975 Ribu UMKM
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp42,23 triliun hingga kuartal I-2025. Realisasi tersebut setara 24,13 persen dari alokasi KUR tahun 2025 sebesar Rp175 triliun yang ditetapkan pemerintah.
Selama periode tersebut, sebanyak 975 ribu debitur pengusaha UMKM telah memperoleh manfaat dari KUR yang disalurkan BRI.
Tak hanya dari sisi nilai kredit dan jumlah debitur, BRI juga memastikan penyaluran KUR diarahkan ke sektor-sektor strategis yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal itu tecermin dari penyaluran KUR ke sektor produksi yang mencapai 62,43 persen. Sektor pertanian menjadi sektor ekonomi dengan jumlah penyaluran terbesar, mencapai Rp18,09 triliun.
BRI konsisten menerapkan manajemen risiko yang prudent dalam penyaluran KUR. Hingga Maret 2025, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tercatat sebesar 2,29 persen, mencerminkan portofolio yang sehat dan pengelolaan risiko yang optimal.
Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi menyampaikan bahwa penyaluran KUR merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Penyaluran KUR yang berfokus pada sektor produktif merupakan bentuk keberpihakan nyata BRI terhadap pembangunan ekonomi nasional. BRI meyakini bahwa pembiayaan yang tepat sasaran dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan, khususnya dalam mendorong kemandirian usaha dan membuka lapangan pekerjaan,” ujar Hendy.
Dorong Ketahanan Pangan Nasional
Hendy menambahkan bahwa fokus pada sektor pertanian merupakan bagian dari strategi BRI dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Dukungan terhadap sektor pertanian tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, serta mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Hal ini sekaligus menunjukkan peran BRI dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan inklusif,” pungkas Hendy.
