Kapan UMP 2026 Diumumkan? Ini Perkembangan Terbaru dari Pemerintah
Pemerintah memastikan proses pembahasan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 telah rampung dan menunggu waktu untuk diumumkan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyebut regulasi pengupahan tersebut sudah melalui proses penandatanganan dan tinggal menunggu penyampaian resmi kepada publik.
“Regulasinya sudah diparaf atau ditandatangani,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti kapan besaran UMP 2026 akan dipublikasikan. Target awal pengumuman sebelum 31 Desember 2025 disebut masih bersifat sementara karena masih ada penyempurnaan teknis di tingkat kementerian dan lembaga terkait.
UMP 2026 Akan Dihitung Menggunakan Formula Pengupahan Nasional
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa penentuan upah minimum tahun 2026 tetap mengikuti aturan dalam PP Nomor 51 Tahun 2023, yang merupakan perubahan dari PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Artinya, formula nasional kembali digunakan sebagai dasar penetapan upah minimum di setiap provinsi.
Dalam formula ini, terdapat elemen penting bernama nilai alpha, yaitu indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai alpha pada aturan sebelumnya berada di rentang 0,10 hingga 0,30, dan menjadi salah satu faktor utama menentukan besaran kenaikan upah.
Apa yang Membedakan Penetapan UMP 2026 dengan Tahun Sebelumnya?
Pada 2025, UMP nasional mengalami rata-rata kenaikan sekitar 6,5%. Namun pada 2026, besarannya dipastikan tidak seragam karena kembali mengikuti formula yang memperhitungkan:
- Kondisi ekonomi daerah
- Tingkat inflasi
- Kontribusi pekerja terhadap perkembangan ekonomi
Penyesuaian nilai alpha dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan kemampuan dunia usaha agar tetap stabil, terutama pada sektor padat karya.
Nilai Alpha Masih Menunggu Finalisasi
Yassierli menyebut bahwa landasan hukumnya sudah jelas, tinggal menunggu penetapan kisaran alpha yang akan digunakan.
“Formulanya sudah jelas karena acuannya sudah ada. Sisanya hanya penentuan final nilai alpha,” ungkapnya saat ditemui di Grha BNI, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).
Dampak Kebijakan UMP 2026 bagi Pekerja dan Pengusaha
Keputusan mengenai UMP 2026 dinilai sangat penting oleh kalangan pekerja karena berdampak langsung pada penghasilan dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, pemerintah berupaya agar kebijakan ini tetap realistis bagi pelaku usaha agar tidak mengganggu keberlangsungan ekonomi.
Dengan formula yang kembali digunakan, pemerintah berharap UMP 2026 menjadi kebijakan yang memberikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan bisnis di masa depan.
Seluruh Pihak Masih Menanti Pengumuman Resmi
Saat ini, para buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah masih menunggu tanggal resmi pengumuman UMP 2026. Kepastian jadwal sangat dibutuhkan, karena berpengaruh pada rencana anggaran perusahaan dan strategi ekonomi setiap daerah.
Pemerintah memastikan bahwa kebijakan upah minimum 2026 akan diumumkan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat diakses publik.
