Lulusan SMA Tidak Termasuk! Golongan Gaji PPPK 2025 Ini Punya Syarat Khusus
Pemerintah melalui regulasi terbaru menetapkan rincian gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun 2025.
Penetapan ini didasarkan pada jenjang pendidikan terakhir dan golongan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 serta PermenPAN-RB Nomor 72 Tahun 2020.
Tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK tahun ini penting untuk memahami sistem penggajian ini, mengingat nominalnya bervariasi sesuai golongan dan masa kerja.
Golongan PPPK Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Dalam sistem kepegawaian PPPK, jenjang pendidikan menjadi indikator utama dalam penempatan golongan, yang akan berpengaruh terhadap besaran gaji. Berikut adalah rincian gaji PPPK tahun 2025 sesuai dengan masing-masing golongan:
1. Golongan I – III: Lulusan SD
PPPK yang diangkat dengan ijazah terakhir Sekolah Dasar (SD) akan masuk ke dalam Golongan I, II, dan III. Besaran gaji pada golongan ini adalah:
- Rp1.900.000 – Rp3.200.000
2. Golongan IV: Lulusan SMP
Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan dikategorikan ke dalam Golongan IV dengan kisaran gaji:
- Rp2.200.000 – Rp3.300.000
3. Golongan V: Lulusan SMA / D1 / Sederajat
Golongan ini ditujukan untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma 1, atau yang sederajat. Gaji pokok yang diterima:
- Rp2.511.500 – Rp4.189.900
4. Golongan VI: Lulusan Diploma II
Untuk lulusan Diploma II, gaji PPPK pada Golongan VI berkisar:
- Rp2.742.800 – Rp4.367.100
5. Golongan VII – VIII: Lulusan Diploma III
- Golongan VII: Rp2.858.800 – Rp4.551.800
- Golongan VIII: Rp2.979.700 – Rp4.744.400
6. Golongan IX: Lulusan Sarjana / D-IV
Bagi lulusan Strata 1 (S1) atau Diploma IV, PPPK masuk dalam Golongan IX dengan gaji:
- Rp3.203.600 – Rp5.261.500
7. Golongan X: Lulusan Magister (S2)
Untuk lulusan pascasarjana tingkat S2, PPPK ditempatkan pada Golongan X:
- Rp3.339.100 – Rp5.484.000
8. Golongan XI – XVII: Lulusan Doktoral (S3)
Rincian gaji untuk PPPK lulusan S3 adalah sebagai berikut:
- Golongan XI: Rp3.480.300 – Rp5.716.000
- Golongan XII: Rp3.627.500 – Rp5.957.800
- Golongan XIII: Rp3.781.000 – Rp6.209.800
- Golongan XIV: Rp3.940.900 – Rp6.472.500
- Golongan XV: Rp4.107.600 – Rp6.746.200
- Golongan XVI: Rp4.281.400 – Rp7.031.600
- Golongan XVII: Rp4.462.500 – Rp7.329.000
Faktor Penentu Besaran Gaji PPPK
1. Masa Kerja Golongan (MKG)
Besaran gaji PPPK tidak hanya ditentukan oleh golongan pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh Masa Kerja Golongan. Semakin lama seseorang bekerja dalam satu golongan, semakin besar pula kenaikan gaji yang akan diterima.
2. Tunjangan Tambahan
Selain gaji pokok, PPPK juga berhak menerima berbagai tunjangan seperti:
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan pangan
- Tunjangan jabatan (bagi yang menduduki posisi struktural atau fungsional)
- Tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh instansi masing-masing
Dasar Hukum Penetapan Gaji PPPK
Penetapan gaji PPPK tahun 2025 berlandaskan pada:
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024
Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. - Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 72 Tahun 2020
Merupakan perubahan dari PermenPAN-RB Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengadaan PPPK untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.
Peraturan-peraturan ini memberikan kejelasan mengenai klasifikasi golongan serta transparansi terhadap sistem penggajian PPPK.
Pentingnya Informasi Ini bagi Tenaga Honorer
Tenaga honorer yang selama ini mengabdi di instansi pemerintah tanpa kejelasan status kepegawaian kini memiliki peluang besar untuk menjadi PPPK. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem gaji ini sangat penting agar:
- Tidak terjadi kesalahpahaman saat SK pengangkatan keluar
- Dapat merencanakan keuangan pribadi lebih baik
- Tahu hak dan kewajiban sebagai PPPK
Dengan sistem penggajian yang lebih terstruktur dan transparan, PPPK di tahun 2025 memiliki kejelasan mengenai hak finansial mereka berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja.
Tenaga honorer yang berhasil diangkat menjadi PPPK diharapkan bisa memanfaatkan informasi ini sebagai acuan dalam memahami posisi dan hak mereka di lingkungan kerja baru.
