September 2025: Banyuwangi Jadi Lokasi Uji Coba Digitalisasi Bansos
September 2025: Banyuwangi Jadi Lokasi Uji Coba Digitalisasi Bansos. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) atas dukungannya untuk inisiatif digitalisasi bantuan sosial. Melalui transformasi digital, penyaluran bantuan sosial diharapkan akan menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat pada sasaran.
“Dengan jujur, saya mengapresiasi Menteri Sosial karena ini akan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan jika semua dilakukan dengan baik dan tepat sasaran,” tutur Luhut setelah mengikuti Rapat Pleno Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor DEN Jakarta pada Selasa (26/8/2025).
Pemerintah telah secara resmi meluncurkan implementasi Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital, yang menandai dimulainya penerapan Teknologi Pemerintahan (GovTech) yang berbasis kecerdasan buatan (AI). Uji coba program pertama akan dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur pada minggu ketiga bulan September mendatang, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir.
Luhut menjelaskan bahwa digitalisasi dalam bansos akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses penyaluran bantuan sosial. Ia menekankan bahwa kolaborasi data antara Kementerian Sosial dan BPS sudah berjalan dan akan meningkatkan ketepatan dalam penyaluran bantuan.
Dengan dukungan digitalisasi, keakuratan dan efisiensi dalam penyaluran bansos akan meningkat, sekaligus menghemat anggaran hingga ratusan triliun rupiah. “Kita bisa menghemat lebih dari Rp500 triliun, misalnya dari bansos, transfer tunai, dan subsidi, serta mungkin ada tambahan stimulus. (jika) Semua ini benar-benar ditargetkan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa bantuan sosial bisa berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3 hingga 0,4 persen. Ini adalah angka yang signifikan, asalkan pelaksanaan dilakukan dengan tepat sasaran, jelas, dan bertanggung jawab.
Hal serupa juga ditegaskan oleh Gus Ipul dalam kesempatan ini. Ia menekankan bahwa digitalisasi dalam bantuan sosial merupakan langkah lanjutan berdasarkan arahan Presiden untuk seluruh kementerian. Khusus untuk Kementerian Sosial, agar bantuan sosial semakin tepat sasaran.
“Sekitar 45% program dari Kementerian Sosial tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, melalui berbagai usaha, berdasarkan arahan dari Presiden, salah satu solusinya adalah dengan layanan publik yang berbasis digital, yang dibangun oleh DEN. Saya yakin sistem ini akan membantu menjadikan program pemerintah lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Gus Ipul juga menambahkan bahwa keunggulan program digitalisasi ini terletak pada kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengajukan saran atau keberatan terkait bantuan sosial, yang akan diproses secara otomatis. “Saya ingin mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengeluh atau protes, tetapi juga berperan aktif dalam memperbarui data,” tegasnya.
Ia berpendapat bahwa keterlibatan aktif dari masyarakat akan sangat membantu dalam memperbarui data bantuan sosial, sehingga data bisa menjadi lebih akurat dan bantuan sosial tepat sasaran.
“Jika banyak gerakan seperti ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita akan semakin tepat, dan sasaran pun akan lebih akurat,” tutupnya.
Rapat Pleno Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting, di antaranya: Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Sumber : https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial-1/September,-Digitalisasi-Bansos-Diujicoba-di-Banyuwangi
