Sistem demokrasi liberal di Indonesia pernah berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Jadi, Indonesia tidak selalu dipimpin oleh presiden, ada kepala negara dan kepala pemerintahan. Bahkan Indonesia juga pernah dipimpin oleh perdana menteri alih-alih presiden.
Hal ini terjadi ketika Indonesia memiliki sistem demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal diterapkan di indonesia dalam kurun waktu tahun 1950 sampai 1959. Sistem ini didasarkan pada hak individu.
Jadi, setiap warga mempunyai hak untuk berkuasa dalam demokrasi jenis ini tanpa memandang latar belakang, baik itu asal suku maupun agama. Lebih lengkapnya mengenai liberal, akan dijelaskan pada pembahasan berikut.
Penerapan Sistem Demokrasi Liberal di Indonesia yang Pernah Berlangsung
Sekarang ini, presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, pada zaman dahulu keduanya pernah memiliki perannya masing-masing. Apa beda keduanya? Kepala negara merupakan wakil negara, tingkat domestik maupun internasional.
Perannya akan menjadi representasi wilayah yang dipimpin. Jabatan ini tidak hanya ditempati oleh presiden, tapi juga raja seperti pada negara monarki, contohnya Inggris dan Arab Saudi. Sedangkan kepala pemerintahan berperan memimpin jalannya pemerintahan negara.
Biasanya jabatan ini ditempati oleh perdana menteri pada wilayah yang menganut sistem parlementer. Sistem pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia yang pernah berlangsung adalah parlementer.
Pada saat itu pengangkatan jabatan perdana menteri dilakukan oleh presiden. Sedangkan penempatan badan legislatif saat itu lebih tinggi dibandingkan eksekutif. Ciri-ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia, yaitu meliputi:
1. Adanya Kebebasan Individu
Ciri pertama yaitu adanya kebebasan individu. Salah satu implementasi dari kebebasan individu ini adalah dalam hal politik. Mengingat sistem demokrasi liberal di Indonesia saat itu memiliki banyak sekali partai.
Misalnya partai asas Islam ada lebih dari 3 jumlahnya, yaitu NU, Masyumi, Pergerakan Tarbiyah Indonesia dan PSI atau Partai Syarikat Islam. Banyaknya partai yang muncul karena kebebasan individu memang harus diberikan fasilitas.
2. Kekuasaan Pemerintah Terbatas
Pada demokrasi liberal, kekuasaan pemerintah terbatas. Hal ini bertujuan agar pemerintahan tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Sehingga, tetap terjadi check and balance yang diberlakukan.
3. Seluruh Masyarakat Boleh Berpartisipasi dalam Politik
Ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia selanjutnya adalah seluruh masyarakat boleh berpartisipasi dalam politik, tanpa memandang latar belakang dari mana berasal. Partisipasi ini terlihat dari banyaknya partai yang terbentuk pada pemilu tahun 1955.
Pemilu tersebut merupakan yang pertama berlangsung di Indonesia. Kala itu pesertanya sangat beragam, bahkan tidak hanya partai saja, tapi ada juga yang menjadi peserta sebagai individu. Beberapa partainya seperti PKI, PSI, Acoma, Murba dan lain-lain.
4. Dilaksanakannya Pemilu Periode Tertentu
Pemilu pada sistem demokrasi liberal di Indonesia ini dilaksanakan pada periode tertentu dan secara rahasia. Kegiatan ini menjadi sangat penting karena sebagai jalan para peserta parpol untuk menduduki tempat di pemerintahan.
5. Pemerintahan Bisa Membentuk Hukum Sesuai Suara Mayoritas Parlemen
Ciri terakhir yaitu pemerintah bisa membentuk hukum sesuai suara mayoritas parlemen. Pemerintahan dikepalai perdana menteri dalam sistem demokrasi terpimpin. Biasanya perdana menteri ini asalnya dari pemenang pemilu.
Sedangkan pada demokrasi liberal, banyak kebijakan yang berubah. Apalagi mengingat pergantian kabinet sering terjadi. Dalam kurun waktu 9 tahun saja, kabinet sudah mengalami 7 kali pergantian.
Selain ciri-ciri, Anda juga perlu memahami kelebihan serta kekurangan sistem demokrasi liberal di Indonesia. Setiap sistem tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, begitu juga dengan demokrasi liberal ini.
Kelebihannya yaitu kekuasaan pemerintah lebih mudah diawasi karena terbatas, perbedaan pandangan bisa terkelola karena seluruh pihak boleh membuat sendiri partainya. Sedangkan untuk kekurangannya bagi kawasan politik, terlalu banyak partai tidak selalu berdampak baik.
Kekurangan lainnya dari sistem demokrasi liberal di Indonesia yaitu pembuatan partai lebih fokus terhadap cara mempertahankan kekuasaan. Jadi, tidak fokus dalam pembuatan kebijakan, padahal stabilitas itu penting.
Sistem tersebut akhirnya mengalami kegagalan karena tidak sesuai dengan kultur atau budaya bangsa Indonesia. Suasana yang ditimbulkan cenderung tidak kondusif karena kebebasan mengekspresikan seluruh pandangan serta paradigmanya.
Bila dipaksakan tetap diterapkan, akan membuat bertabrakan dengan budaya asli Indonesia yang menjunjung tinggi sopan santun dan etika. Mengingat sistem demokrasi liberal di Indonesia saat itu juga masih lemah, dengan sikap feodalistik sangat kuat.
